KNPB: 07 July 2022 Pendoropan Militer Indonesia di Ndugama West Papua

 

Photo perantara. Sumber Facebook

Detik Media Free Papua-Kami dapat mengupload berita ini sesuai yang di krim pada 22 July 2022. Untuk bahan advokasi oleh pihak hukum melihat realitas Papua Barat

INFO WARGA, KNPB NDUGAMA: “TERLIHAT PENGEDROPAN MILITER KE NDUGAMA PADA 07 JULI 2022”

KNPB Ndugama – Konflik Ndugama tak kuncung usai, Indonesia justru menambah pasukan militer (TNI/POLRI) ke wilayah Ibu Kota Keneyam, Ndugama. Padahal pendekatan apparat bukanlah solusi untuk perdamaian, melainkan kekerasan terhadap hak hidup masyarakat sipil yang ada disana. 

Menurut laporan warga sipil setempat yang lagi bermukiman di ibu kota Keneyam, bahwa kemarin 07 Juli 2022, pukul 09 lewat (Waktu Papua), ada pengedropan Militer (TNI) dengan tumpangan Helicopter milik TNI-AU sebanyak dua kali pengedropan dengan perlengkapan senjata lengkap.

Milihat hal ini, masyarakat Sipil Ndugama yang berada di Ibu Kota Keneyam – Ndugama sangat terteror dan terintimidasi.

Masyarakat menilai bahwa penambahan pasukan apparat TNI/POLRI ini adalah ancaman buruk terhadap hak hidup masyarkat sipil setempat, karena: 

“Sekian belasan distrik yang terdiri dari 40 ribu masyarakat sedang pengungsi dimana-mana, penembakan terhadap masyarakat sipil selalu dilakukan oleh TNI/POLRI, dan dampak lumpuhnya intensitas kehudpan Orang Ndugama pun masih lumpuh total ulah represitasnya TNI/POLRI.”

“Penyelesaian dan perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil Ndugama oleh negara Indonesia pun sama sekali tidak diindahkan, bahkan masyarakat sipil yang dibunuh oleh apparat TNI/POLRI malah masih berkeliaraan dimana-mana begitu saja, tanpa diadili perbuatannya di hadapan hukum.”

“Masyarakat menilai bahwa pengiriman apparat ini akan menambah dampak buruk pelanggaran HAM di atas tanah leluhur Orang Ndugama, karena pendekatan militer di Papua adalah wajah dibalik kekerasan militerisme colonial Indonesia itu sendiri.”

CATATAN KAMI KNPB NDUGAMA 

Kami menilai bahwa pengedropan pasukan TNI ke Ibu Kota Keneyam – Ndugama, tidak akan pernah berakhir dan kasus pelanggaran HAM Berat akan terus terjadi terhadap rakyat sipil Nduga tanpa ada perhatian negara atau pelayanan kemanusiaan yang dapat menjangkau kehidupan masyarakat sipil yang mengungsi dimana-mana, terutama keluarga korban dari hak hidup anggota keluarganya yang dibunuh oleh aparat TNI-POLRI.

Demi melindungi kemanusiaan masyarakat Nduga dan seluruh masyarakat Papua yang juga mengalami penindasan militerisme kolonial Indonesia, maka sebaiknya Presiden RI Joko Widodo  harus mengeluarkan resolusi konflik yang bermartabat, demokratis dan tidak merugikan negara Indonesia di mata hukum maupun politik dunia nantinya. Maka seharusnya:

“Presiden Joko Widodo segera menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri bahwa, jika tidak menarik pasukan dari Ndugama dan seluruh Tanah Papua, maka segera buka lapangan perang terbuka secara resmi antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM di Papua sesuai dengan hukum humaniter agar tidak mengorbankan rakyat sipil yang ada di Nduga dan seluruh Tanah Papua.”

“Presiden Joko Widodo agar segera bersama Gubernur Papua dan pemerintah kabupaten Nduga harus melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 40.000-an orang pengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB Kodap III Ndugama semenjak 4 Desember 2018 hingga saat ini.”

“Presiden Joko Widodo segera buka akses demokrasi atas Hak Menentukan Nasib Sendiri (HMNS) bagi bangsa Papua, sebagaimana penjajahan (kolonialisme) diatas dunia harus dihapuskan.”

(Ndugama, 09 Juli 2022) 

~ Pengurus KNPB Wilayah Ndugama

Report Media Detik Free Papua.